Pasuruan, Republikmaju.com – Puluhan aktivis di Kota Pasuruan mendatangi Kantor DPRD Kota Pasuruan. Rabu 14 Januari 2025. Pasalnya dugaan kuat adanya keganjalan dalam penggunaan Anggaran Koni.
Adapun aktivis tergabung dalam Forum Masyarakat Pasuruan (Epamas) itu, dikepalai oleh Rachmad Tjahyono.
Ia menyampaikan, kami datang kesini untuk mempertanyakan soal anggaran dana koni dan sejauh mana penggunaannya sebagai bentuk pertanggungjawaban ketua koni yakni Pak Gansar.
“Ada beberapa cabor yang tidak kami ketahui namun ada anggaran yang sangat fantastis,” kata Rachmad Tjahyono.
Sementara, Gangsar selaku ketua komite Koni Kota Pasuruan menyampaikan penganggaran alokasi belanja personalia dan cabor tidak harus berpedoman pada aturan/peraturan. Namun disesuaikan dengan kebutuhan cabor-cabor koni tersebut.
Mendapati keterangan itu, Ismail Macky geram, ia mengatakan bahwa diduga penganggaran dana koni di kota Pasuruan selama ini syarat penyimpangan dan diduga telah melanggar aturan-aturan secara hukum.
“Sebagai ketua komite koni dengan melakukan penganggaran tanpa di dasari peraturan dan undang-undang yang berlaku sudah jelas syarat melawan hukum dalam perbuatannya patut kita duga ini perbuatan tindak pidana korupsi.” Terang Ismail Macky di Gedung DPRD Kota Pasuruan.
Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Toyib dalam menanggapi akan persoalan anggaran dana koni itu mengatakan “Terimakasih, kami akan mengevaluasi kembali beberapa masukan dari teman-teman aktivis, dan sesegera mungkin kami akan menindaklanjuti untuk rekan di DPRD yang terlibat dalam Anggaran koni. Tentu kami senantiasa menerima saran masukan dan kritik dari teman-teman dengan tujuan agar terciptanya kesenergian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kota Pasuruan yang lebih maju lagi, sekali lagi terimakasih juga kepada teman-teman wartawan.” Pungkas Ketua DPRD Kota Pasuruan.
