"CMS Sync"
banner 728x250

Puluhan Massa Dukung Polres Kota Madiun Usut Dugaan Korupsi Berjamaah

  • Bagikan
PENGGUNAAN ANGGARAN MENCURIGAKAN: Puluhan massa mendesak lembaga penegak hukum dan legislatif untuk mengusut tuntas dugaan korupsi berjamaah di Kota Madiun, Kamis (8/5/2025). [Foto: rri.co.id]
banner 468x60

MADIUN, Republikmaju.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum GERTAK (Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor) menggelar aksi demonstrasi damai di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun, pada Kamis (8/5/2025).

Aksi puluhan massa ini sebagai bentuk dukungan terhadap Kepolisian Resor (Polres) Kota Madiun untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran dan wewenang yang menyeret camat dan lurah se-Kota Madiun.

Example 300x600

Koordinator aksi, Putut Kristiawan, dalam orasinya menyampaikan bahwa terdapat dugaan kuat adanya manipulasi surat pertanggungjawaban (SPJ) serta rekayasa dokumen perjalanan dinas dalam kota oleh sejumlah aparatur pemerintah kelurahan.

“Kami melihat adanya pola yang sama di hampir semua kelurahan, dari bentuk undangan hingga SPJ yang direkayasa. Kegiatannya juga dilaksanakan secara bersamaan. Ini bukan kebetulan, indikasinya masif dan terstruktur,” ujar Putut.

Menurut Putut, penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas dalam kota justru lebih besar dibanding luar kota, yang dianggap tidak lazim dan mencurigakan.

Forum GERTAK menegaskan kepercayaannya pada institusi Kepolisian yang dianggap profesional dan berintegritas. Mereka berharap, aparat penegak hukum dapat mengungkap praktik dugaan korupsi berjamaah ini secara transparan dan menyeluruh.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, mengatakan pihaknya tidak tinggal diam terhadap dugaan ini. Menurutnya, DPRD berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan dan akan menindaklanjuti temuan masyarakat.

“Kalau benar ada sesuatu yang salah, ya harus dibenahi. Kami akan bersurat ke kepala daerah untuk menghadirkan para camat dan lurah agar semuanya terang benderang,” tegas Armaya.

Armaya menambahkan, pemanggilan lanjutan akan dilakukan untuk menggali lebih dalam dugaan penyimpangan anggaran tersebut, terutama terkait biaya perjalanan dinas dalam kota yang dianggap janggal.

Aksi damai Forum GERTAK ini menjadi tekanan moral bagi lembaga penegak hukum dan legislatif untuk serius menangani persoalan yang bisa mencoreng integritas birokrasi di Kota Madiun. (ssd)

 

Sumber: rri.co.id

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *