Pasuruan. Republikmaju.com – Hari ini, Ketua Umum LPAPR dan NGO di Pasuruan resmi akan melayangkan surat permohonan audiensi kepada Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan, Camat Bangil dan Kepala BPN Kabupaten Pasuruan atas dugaan pungli Program PTSL di Desa Manaruwi.
Berdasarkan laporan masyarakat desa manaruwi, Bambang Moko, SH., dan Beberapa Tokoh NGO Se- Pasuruan akan mendatangi sejumlah pejabat terkait yang ada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Mereka menyatakan bahwa dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program/proyek yang dijamin oleh anggaran negara.
“Kami berharap kepada para pihak terkait untuk merespon dan segera menanggapi surat audiensi ini dan memanggil kades dan perangkat-perangkatnya untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan tersebut,” kata Bambang Moko, pada wartawan. Senin, pagi tanggal 2 Februari 2025.
Haman Ketua LSM Cinta Damai juga mengatakan bahwa pihaknya beraliansi dengan LPAPR akan mendorong untuk dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh terkait dugaan pungli program PTSL terhadap warga Desa Manaruwi guna memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau penyimpangan yang terjadi.
Dugaan ini muncul setelah ada laporan warga bahwa telah terjadi dugaan pungli Program PTSL di Desa Manaruwi dari senilai Rp 500.000, – Rp Rp2000. 0000,- rupiah sejak tahun 2024. Sedangkan program PTSL oleh BPN Kab Pasuruan baru dilaksanakan pada tahun 2025.
“Jika dugaan ini terbukti, tentu akan menjadi preseden terburuk di dalam pemerintahan desa Manaruwi,” ungkapnya.
Tidak hanya kami yang akan mensoalkan hal ini, bisa jadi semua ketua LSM/NGO yang ada di Pasuruan raya nantinya. Tandas Gus Hanan sapaan akrab sebagai ketua umum LSM Cinta Damai.
Hal Senada di sampaikan oleh Saiful Ketua Umum Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) MBara, mengatakan diharapkan para pihak terkait dan Kejaksaan Negeri Bangil segera merespons atas dugaan ini dengan langkah-langkah konkrit, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang jujur dan transparan. Tandasnya
