JAKARTA, Republikmaju.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono angkat bicara ihwal mutasi jabatan yang terjadi di internal TNI. Dalam rotasi jabatan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI 1545/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, beberapa jenderal yang dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dicopot dari jabatannya.
Diketahui, Komandan Kodiklatad Letjen Widi Prasetijono kini dimutasi menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan. Widi adalah mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074/Warastratama yang membawahi daerah eks Karesidenan Solo.
Selain itu, mutasi juga menyasar posisi Panglima Kostrad dari Letjen Mohamad Hasan ke Letjen Mohammad Fadjar. Hasan, yang pernah menjadi pengawal Jokowi pada 2016-2018, kini ditempatkan di posisi Komandan Kodiklatad.
Ia menilai mutasi jabatan di dalam TNI itu merupakan hal yang lumrah dan dirinya tak sependapat bila rotasi itu untuk menyingkirkan jenderal-jenderal yang pernah dekat dengan Jokowi.
“Jadi, hal yang lumrah ya, proses karier saja,” kata Dave pada media, Selasa (10/12/2024).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto menilai “Mutasi ini tak bertujuan untuk melengserkan perwira-perwira tinggi TNI yang pernah dekat dengan Jokowi, jadi, saya rasa arahnya enggak ke sana,” ujarnya.
Menurut dia, mutasi ini murni kepentingan strategis nasional. Sebab, Presiden Prabowo Subianto sebagai mantan Menteri Pertahanan mengetahui formasi TNI yang cocok untuk mendukung pemerintahannya di tengah situasi geopolitik yang makin bergejolak.
“Pak Prabowo, kan juga telah berkeliling ke luar negeri. Beliau pasti sudah mempelajari situasi keamanan global yang sedang tidak baik-baik saja karena perang di mana-mana. Beliau juga pasti mengetahui siapa-siapa yang mau membuat kekacauan di Indonesia, karena Indonesia, kan negara yang kaya. Jadi selalu saja ada negara lain yang mau membuat kekacauan di Indonesia,” kata Anton.
Hal senada dikatakan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan atau PDIP TB Hasanuddin yang mengatakan, “Seorang prajurit itu hanya loyal kepada negara dan panglima tertinggi, yaitu Presiden, sehingga, wajar saja bila Presiden Prabowo menginginkan formasi yang baru dalam tubuh TNI.”
“Kebetulan, orang-orang itu dulu pernah menjabat di posisi-posisi yang memang dekat dengan Pak Jokowi, misalnya mantan ajudan, mantan pengawal, kalau menurut hemat saya, ya, normal saja,” ujar Hasanuddin.
“Jadi, ya sudah, kalau ganti pimpinan, harus ikuti pimpinan baru, siapa pun komandannya, loyalitasnya pada negara,” ujarnya.
