JAKARTA, Republikmaju.com – Pemerintah Indonesia membuka moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Presiden Prabowo Subianto menyetujui dibukanya moratorium, karena ada 25 ribu pekerja migran Indonesia setiap tahun datang ke Arab Saudi.
Kondisi tersebut sangat memprihatinkan, sehingga harus dihentikan melalui pengiriman secara legal. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, Pemerintah Arab Saudi menawarkan 600 ribu jenis pekerjaan.
“Kita akan membuka ini, dan kami Kementerian sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi. Untuk itu, kami laporkan kepada Pak Presiden dan beliau alhamdulillah sangat setuju,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Adapun jenis pekerjaan yang ditawarkan Pemerintah Arab Saudi adalah 400 ribu asisten rumah tangga. Selanjutnya 200 ribu untuk pekerja formal.
Rencananya, akan ada penandatangan kerja sama atau MoU antara Pemerintah Indonesia dan Arab di Jeddah dalam waktu dekat. Menteri Karding mengatakan, di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman atau MBS, perlindungan untuk pekerja asing termasuk Indonesia menjadi lebih baik.
Pemerintah Arab memberikan jaminan gaji minimal 1.500 Riyal atau sekitar Rp 6.539.040 (1.000 Riyal yakni Rp 4.359). Kemudian, pekerja juga akan mendapatkan asuransi kesehatan, jiwa, dan ketenagakerjaan, serta data yang terintegrasi.
“Jadi yang unprocedural otomatis akan masuk datanya dan kita kontrol bersama. Jadi, kami integrasi data mereka dengan data kita Sisko, ke depan jauh lebih baik,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Karding agar dibuat skema pelatihan dan penempatannya. Sehingga pekerja migran yang dikirim adalah pekerja yang memiliki skil dan siap bekerja.
Menteri Karding mengatakan, dengan dibukanya moratorium maka negara akan mendapatkan devisa Rp 31 triliun. Rencananya pengiriman pertama bulan Juni mendatang.
“Jika Maret ini ada penandatangan MoU, rencana kami sepakat paling lambat Juni kita sudah mulai mengirim pemberangkatan pertama. Peluangnya sangat besar devisa yang kemungkinan masuk dari situ Rp31 triliun kalau kita bisa menempatkan 600 ribu lebih,” paparnya.
Moratorium sudah diberlakukan sejak tahun 2015. Menteri Karding membeberkan alasannya lamanya pencabutan moratorium.
“Selama ini, memang kita ketahui di Arab Saudi itu perlindungannya sangat minim. Kenapa kita melakukan moratorium, karena perlindungannya sangat minim. Di bawah raja baru ini MBS, perlindungan mereka jauh lebih baik, sekarang maju,” ucap Menteri Karding memaparkan. (ssd)
Sumber: rri.co.id
