JAKARTA, Republikmaju.com – Di tengah pro dan kontra program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah dimulai di dua daerah, Purwakarta dan Bandung, pada Jumat (2/5/2025).
Sebanyak 39 siswa SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.
Sementara itu, sebanyak 30 siswa yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.
Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) memastikan tidak ada hak-hak anak yang dilanggar dalam mendukung program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di bawah pimpinan Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengirim siswa-siswa nakal ke barak militer.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Wahyu Yudhayana merespons kritik dari sejumlah pihak, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sebelumnya, Komnas HAM menyatakan cara mengirim siswa nakal ke barak TNI tidaklah tepat.
Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan pembinaan yang dilakukan kepada para siswa di fasilitas militer itu tidak melanggar hak-hak mereka sebagai anak. Wahyu mengatakan, pembinaan siswa-siswa yang dinilai nakal itu pun sudah atas persetujuan orang tua dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) dari mulai Dinas Sosial (Dinsos) hingga kepolisian.
“Dalam program ini juga tidak ada hak-hak anak yang dilanggar, semua atas persetujuan orang tua, bahkan ujian sekolah pun tetap mereka laksanakan selama program tersebut berjalan. Oleh karena itu, TNI AD tidak bekerja sendiri, kami tetap melibatkan personel dari instansi dan stakeholder terkait yang lain, baik itu dari kedinasan (Dinsos, Dinkes, P3A dll) dan juga Polri serta unsur lain sesuai materi yang diberikan,” ujar Brigjen TNI Wahyu, Senin (5/5/2025) seperti dikutip dari detikJabar.
Brigjen Wahyu menuturkan, kegiatan pembinaan pelajar di barak lebih mengarah pada penanaman karakter dan kepribadian. Dia menyebut, kegiatan itu jauh dari hal yang berbau militeristik.
“Dalam kegiatan tersebut juga jauh dari hal-hal yang berbau militeristik, lebih kepada penanaman karakter dan kepribadian yang juga banyak dilaksanakan kepada anak-anak di institusi lain,” ucapnya.
Brigjen Wahyu menjelaskan, kegiatan pendidikan karakter siswa nakal dikirim ke barak militer dari Pemprov Jabar bukan sebagai hukuman, melainkan pembinaan terhadap generasi muda. Meski menuai kritik, TNI AD pun tetap menghormati perbedaan pendapat itu.
“Kami sangat menghargai perbedaan pendapat, karena tentunya perbedaan akan semakin memperkaya wawasan kita. Selanjutnya, kami jajaran TNI AD ini diminta untuk membantu program Pemprov Jabar dalam membina dan menyiapkan generasi muda yang andal menyambut Indonesia emas, dan ini juga sebagai salah satu tugas dan fungsi kami dalam bidang pembinaan teritorial,” ucapnya.
“Perlu digarisbawahi, bahwa kegiatan pendidikan karakter ini bukanlah bentuk sebuah sanksi atau hukuman, tapi lebih kepada metode pembinaan,” lanjut jenderal bintang satu itu.
Meskipun demikian, Brigjen Wahyu mengatakan pihaknya sebagai fasilitator pembinaan siswa-siswa nakal itu menghormati segala saran dan masukan dari berbagai pihak untuk dijadikan bahan evaluasi.
“Tentu evaluasi, saran, masukan dari berbagai pihak akan kami laksanakan dan perhatikan, kami juga akan berikan masukan ke Pemprov Jabar sebagai bahan mereka untuk mengevaluasi program ini. Kami juga berharap dan menyarankan, terkait evaluasi dan masukan ini juga bisa dikomunikasikan ke Pemprov Jabar,” kata Brigjen Wahyu.
Progres Pengiriman Siswa Nakal ke Barak Militer
Terpisah, Kepala Staf Divisi Infanteri 1 (Kasdivif 1) Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Brigjen TNI Vivin Alivianto yang meninjau langsung pelaksanaan pendidikan karakter 39 siswa di barak militer, Resimen Armed 1 Sthira Yudha di Purwakarta, menyebut program dari pemerintah daerah itu perlu didukung.
“Saya pribadi melihat ini sangat positif, karena banyak orang berpikir hanya saya punya gagasan seperti ini tapi belum pernah dilaksanakan. Ini merupakan terobosan besar, dan ini sangat berpengaruh besar kepada masa depannya. Negara kita di tangan mereka-mereka,” ujar Brigjen TNI Vivin di lokasi pendidikan karakter, Minggu (4/5/2025) seperti dikutip dari detikJabar.
Brigjen Vivin meninjau barak lokasi program untuk siswa nakal itu bersama Komandan Resimen Armed 1 Kolonel Arm Roni Junaidi dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein. Menurut Brigjen Vivin, aktivitas serupa baiknya diikuti oleh pemerintah daerah lain.
“Mau sampai kapan sih, mereka tunas-tunas kita. Jika tidak segera diambil langkah ini, menurut saya ini pilot project yang sangat luar biasa. Kita berharap semua jajaran atau pemda atau manapun bisa melihat dari sisi ini bisa mencontoh di sini,” katanya.
Kabupaten Purwakarta menjadi daerah pertama yang bekerjasama dengan TNI dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan berkarakter. Purwakarta menjadi daerah percontohan yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.
Menurut Bupati Purwakarta Saepul Bahri, program di wilayahnya itu sudah menunjukkan perkembangan signifikan.
“Saya juga sudah mendapatkan informasi dari pelatih, bahwa perkembangan anak sudah berubah signifikan. Bahkan sudah nampak, bahwa dia adalah seorang anak manja. Kebetulan banyak yang bermasalah dengan keluarga, ibunya meninggal, orangtuanya bercerai anak tinggal sama neneknya, kemudian bingung bermanja. Mereka manja ke pelatih,” ungkap Saepul.
Saepul menambahkan, pembinaan dan hal-hal yang diajarkan di barak tersebut pun akan dilaporkan rekomendasinya kepada pihak sekolah dan orang tua-wali murid.
“Nanti kita lihat ke depan, yang paling penting saat ini sejauh mana evaluasi keberhasilannya. Nanti ada catatan rekomendasi dari pelatih untuk orang tua masing-masing dan sekolah,” kata Saepul.
Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak TNI tidaklah tepat. Komnas HAM menilai TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan civic education atau pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa.
“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa,” tutur Atnike saat ditemui wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).
“Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur,” kata Atnike. (ssd)
Sumber: cnnindonesia.com
