JAKARTA, Republikmaju.com – Dewan Pers rencanakan membuka ruang dialog bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengatasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jurnalis di media nasional. Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya, prihatin dengan meningkatnya kasus PHK terhadap wartawan di sejumlah media nasional.
Seperti diketahui, fenomena PHK jurnalis di sejumlah media nasional menjadi persoalan pelik yang kian menghantui. Diantaranya masih terdapat permasalahan klasik berupa upah rendah, hingga status pekerjaan yang tidak jelas.
“Kami mencoba untuk membuka ruang dialog dengan Komdigi, bagaimana langkah yang bisa diambil,” ujar Agung Dharmajaya dalam wawancara bersama PRO3 RRI, Jumat (2/5/2025) malam.
Selain ruang diskusi, pihaknya juga memohon ketersediaan dari pengelola media untuk mengalokasikan pekerjaan kepada jurnalis yang terkena PHK.
Lebih lanjut, Agung juga menyoroti sekelumit titik masalah atas terjadinya PHK jurnalis di media nasional. Menurutnya, banyak masyarakat yang lebih memilih media sosial yang daripada membaca berita.
Agung menyatakan, hal ini merupakan tantangan bagi media nasional untuk memperbarui identitas media (re-branding) dengan konsep menarik. “Ada konsep-konsep baru yang mau tidak mau harus adaptif, ini yang menjadi penting,” ucap Agung, menjelaskan.
Agung menilai, proses pembaharuan di sejumlah media nasional penting dilakukan jika tidak ingin disaingi oleh media sosial. Media nasional mungkin bisa memulainya dari analisis pasar, audiens hingga implementasi strategi komunikasi dan pengukuran kinerja.
Agung berharap, fenomena PHK jurnalis di sejumlah media nasional tidak meluas. “Keterbukaan komunikasi dengan perusahaan yang akan dilakukan oleh Dewan Pers dan Komdigi bisa meredakan permasalahan ini,” tutupnya. (ssd)
Sumber: rri.co.id
