MALANG, Republikmaju.com – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, secara resmi menandatangani deklarasi antipremanisme dan organisasi masyarakat (Ormas) bermasalah, di Halaman Balai Kota Malang, Jumat (23/5/2025).
Deklarasi tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Premanisme, serta menjadi bagian dari Apel Gelar Pasukan yang diikuti para petinggi di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi kemasyarakatan.
“Dengan deklarasi ini, kita ingin Kota Malang tetap adem, ayem, dan mbois berkelas. Ini soal menciptakan kenyamanan masyarakat dan mendukung investasi masuk,” tegas Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
Wahyu menjelaskan, maraknya premanisme bisa menjadi salah satu penghambat tumbuhnya investasi. Oleh karena itu, komitmen kolektif antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat diperlukan agar iklim usaha tetap stabil dan aman.
“Kalau keamanan terjaga, investor tidak ragu menanamkan modal. Ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga,” lanjut Wahyu.
Wahyu juga mengajak seluruh elemen, termasuk TNI, Polri, dan masyarakat untuk saling bersinergi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) di Kota Malang. Ia menekankan, kolaborasi merupakan kunci dalam menciptakan kota yang aman dan menarik bagi investasi.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Malang juga mengapresiasi Polresta Malang Kota atas keberhasilan mengungkap 24 kasus dengan 32 tersangka selama Operasi Pemberantasan Premanisme dan Penyakit Masyarakat pada 1 Mei hingga 14 Mei 2025.
“Ini bukti nyata, bahwa aparat kita responsif dan profesional dalam menjaga ketertiban,” tutup Wali Kota Malang. (ssd)
Sumber: rri.co.id
